GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Pengamat Nilai Pengajuan Mundur Sejumlah Kepala OPD di ...

Pengamat Nilai Pengajuan Mundur Sejumlah Kepala OPD di ...

Berita Riau Pengamat Nilai Pengajuan Mundur Sejumlah Kepala OPD di Pemprov Riau Tidak Etis Pengamat Hukum dan Tata Pemerintahan menilai pengajuan mundur sejum…

Pengamat Nilai Pengajuan Mundur Sejumlah Kepala OPD di ...

Berita Riau

Pengamat Nilai Pengajuan Mundur Sejumlah Kepala OPD di Pemprov Riau Tidak Etis

Pengamat Hukum dan Tata Pemerintahan menilai pengajuan mundur sejumlah kepala OPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak etis

Pengamat Nilai Pengajuan Mundur Sejumlah Kepala OPD di Pemprov Riau Tidak EtisTribun Pekanbaru/IlustrasiSosmed Tribun Pekanbaru

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pengamat Hukum dan Tata Pemerintahan menilai pengajuan mundur sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak etis.

Pengajuan mundur sejumlah pejabat eselon II dan kepala OPD di Riau'>Pemprov Riau dari jabatan struktural dan memilih jabatan fungsional dinilai tidak etis dengan kondisi terkini pemerintahan yang sedang mengalami defisit anggaran, dan jelang masa transisi kepemimpinan.

Pengamat Hukum dan Tata Pemerintahan dari Universitas Riau, Mexsasai Indra mengatakan, para pejabat harusny bertahan dan menyelesaikan tugas yang sudah diamanahkan.

Baca: Tak Sembarangan Inilah Tahapan Waktu Pembukaan Spillway Gate Waduk Koto Panjang

Baca: Banjir Hampir Satu Meter di Kelurahan Bumi Ayu, Roni Pilih Mengungsi ke Rumah Orangtua

"Mereka disumpah, dan siap laksanakan tugas pengabdian kepada negara. Dalam konteks pemerintahan tugas tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan hingga selesai," kata Mexsasai kepada Tribun, Minggu (14/10).

Ddikatakannya, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pejabat eselon II harus menyampaika n alasan mereka mengundurkan diri, karena ketika mereka dipercaya, mereka memiliki kewajiban yang harus diselesaikan.

"Sekarang kan menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan mereka mengundurkan diri ramai-ramai. Kalau hanya satu, mungkin bisa diterima, tapi kalau dua tiga dan selanjutnya, itu kan jadi aneh dan membuat orang bertanya-tanya. Apakah ada tekanan atau ada persoalan lain," ujarnya.

Baca: Polisi Minta KLHK dan Pemkab Rohil Carikan Solusi atas Aktivitas Illog di Rohil

Baca: BPBD Dumai Siagakan Tenda Bagi Korban Banjir Bumi Ayu dan Bukit Datuk

Diakui Mexsasai, masalah pengelolaan uang negara jadi momok bagi pejabat. Di satu sisi semuanya menyepakati, anti korupsi dikedepankan, tapi di sisi lain itu berpengaruh terhadap psikologi pejabat.

Ketimbang harus melaksanakan kemudian berhadapan dengan hukum, kemudian mereka memilih mundur menghindari hal itu.

"Kalau pun alasannya mundur karena p engelolaan uang dan takut bermasalah hukum, itu tidak bisa diterima secara yuridis. Karena dalam PP 53 tahun 2010 tentang pengaturan ASN, ada tolak ukur dan regulasi pengunduran diri tersebut," jelasnya.

Selain itu, kepala daerah menurutnya juga tidak bisa serta merta menerima begitu saja pengunduran diri pejabat tersebut, tapi harus sesuai dengan pertimbangan secara yuridis.

Baca: Mahasiswa FKIP UNRI Perkenalkan Fisika ke Masyarakat Rohul

Baca: Banjir Pasaman Rusak 1000 Ha Lahan Pertanian dan Kolam Ikan Warga, Perekonomian Terancam Lumpuh

"Atau memang karena kondisi transisi, dan perpolitikan. Misalnya, ada pejabat yang sudah dipersiapkan oleh kepala daerah terpilih, dan kemudian ada tekanan-tekanan. Tapi itu tetap tidak bisa diterima secara yuridis, dan mereka tetap harus selesaikan tugas. Yang sesuai secara aturan itu misalnya alasan kesehatan, dan aspek lain yang secara rasional bisa diterima," tuturnya . (*)

Penulis: Alex Editor: Nolpitos Hendri Sumber: Tribun Pekanbaru Ikuti kami di Wanita Selingkuh dengan Oknum Polisi, Suami dan Keluarga Ikut Menggerebek di Kamar Kos Sumber: Berita Riau

No comments