GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Bawaslu Riau akan ...

Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Bawaslu Riau akan ...

Berita Riau Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Bawaslu Riau akan Libatkan Ahli Pidana dan Tata Negara Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi B…

Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Bawaslu Riau akan ...

Berita Riau

Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Bawaslu Riau akan Libatkan Ahli Pidana dan Tata Negara

Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Bawaslu Riau akan Libatkan Ahli Pidana dan Tata Negara

Panggil Kepala Daerah yang Ikut Deklarasi Bawaslu Riau akan Libatkan Ahli Pidana dan Tata Negara Tribun Pekanbaru/Doddy VladimirSebagian besar Bupati dan Walikota di Riau bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih sedang membacakan dekralasi dukungan pada saat deklarasi Relawan Jokowi yang digelar Projo di Hotel Arya Duta Pekanbaru, Rabu (10/10/2018). Semua kepala daerah yang hadir ini menyatakan deklarasi dukungannya untuk memilih pasangan Jokowi-Maaruf A min sebagai presiden Indonesia 2 periode. (Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir)

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Rencana pemanggilan kepala daerah oleh Bawaslu Riau terkait penandatanganan deklarasi dukungan Capres Cawapres 2019 atas nama kepala daerah, rencananya akan melibatkan sejumlah pakar dan para ahli.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, pihaknya akan melibatkan ahli pidana dan ahli tata negara, serta pihak Ombudsman RI Perwakilan Riau.

"Kita akan minta pendapat para ahli untuk menanyakan apakah tindakan walikota dan bupati yang mengatasnamakan jabatan dalam deklarasi itu telah memenuhi unsur pidana," kata Rusidi kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (14/10/2018).

Baca: Kepala Daerah di Riau Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf, Dipanggil Bawaslu dan Siapkan 120 Pengacara

Baca: Syamsuar H adiri Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf Amin, Kita Tak Perlu Minta Restu, Ini kan Hati Nurani

Dikatakan Rusidi, sebagaimana pasal 282 undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu, menjelaskan soal pejabat negara yang menguntungkan peserta Pemilu.

"Pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," jelas Rusidi.

Sedangkan dari pihak KPU Riau menurut Rusidi pihaknya sudah meminta keterangan pada hari sebelumnya, terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Relawan Jokowi, yakni Projo tersebut.

"KPU sudah kita minta keterangan. Banyak pertanyaan yang kita ajukan ke KPU, selama 1 jam, seputar apakah kegiatan deklarasi termasuk kategori kampanye, dan pertanyaan lainnya. Hasilnya belum bisa kita sampaikan," tuturnya.

Pihak Bawaslu sendiri menurut Rusidi sudah dapat surat tembusan dan penunjukan tim kampanye Jokowi-Maaruf Amin di Riau, serta dan organisasi yang ikut mengkampanyeka n pasangan tersebut.

Baca: VIDEO: Kepala Daerah Se Riau Deklarasikan Dukung Jokowi-Maruf Amin

"Kita juga akan pastikan dukungan kepada Capres, apakah itu dibenarkan atau tidak, apakah itu termasuk mal administrasi atau tidak, karena itu kita juga akan undang Ombudsman RI perwakilan Riau, ahli pidana dan ahli tata negara," imbuhnya. (*)

Penulis: Alex Editor: Afrizal Sumber: Tribun Pekanbaru Ikuti kami di Wanita Selingkuh dengan Oknum Polisi, Suami dan Keluarga Ikut Menggerebek di Kamar Kos Sumber: Berita Riau

No comments