Komisi IV Minta Dinas ESDM Kejar Utang Pusat ke Riau Sebanyak ... | Liputan 24 Riau
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Komisi IV Minta Dinas ESDM Kejar Utang Pusat ke Riau Sebanyak ...

Posted by On 4:31 AM

Komisi IV Minta Dinas ESDM Kejar Utang Pusat ke Riau Sebanyak ...

Komisi IV Minta Dinas ESDM Kejar Utang Pusat ke Riau Sebanyak Rp 1,9 Triliun

Dinas ESDM Provinsi Riau diminta untuk mengejar utang Pemerintah Pusat kepada Pemprov Riau yang belum dibayarkan.

Komisi IV Minta Dinas ESDM Kejar Utang Pusat ke Riau Sebanyak Rp 1,9 TriliunTribun Pekanbaru/Doddy VladimirIlustrasi - Rupiah

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM -- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau diminta untuk mengejar utang Pemerintah Pusat kepada Pemprov Riau yang belum dibayarkan.

Sebagaiamana diketahui, hutang tersebut terdiri dana Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Rp 1,9 triliun, dan pajak permukaan air sebanyak Rp 700 miliar.

Melalui hearing antara ESDM dengan Komisi IV DPRD Riau, Kamis (11/7) diharapkan utang pusat ke Riau dapat didorong oleh pihak ESDM.

Baca: Kapolresta Pekanbaru: Tak Ada Mobil Pelaku Perampokan yang Tertinggal di Rumah Korban

Salah seorang anggota Komisi IV DPRD Riau, Syamsurizal mengatakan, pihaknya sangat kecewa, karena hasil bumi Riau dikuras, namun apa yang menjadi hak Pemprov Riau belum dibayarkan.

"Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,9 triliun masih tunda bayar, kemudian pajak air permukaan senilai Rp700 miliar juga belum dibayar kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)," kata Syamsurizal, Kamis (11/7).

Bahkan Riau menurutnya tidak tahu berapa total anggaran yang harusnya diterima oleh daerah, terkait pendapatan yang diterima oleh Riau.

"Kita ini telah dibodohi pusat, kita tidak tahu berapa sebenarnya hak daerah, " imbuhnya.

Baca: FOTO: Sejak Pedagang Ditertibkan, Jalur Lambat Pasar Pagi Arengka Tak Terlalu Macet

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin mengatakan, dana DBH Migas tersebut merupakan hak Riau, karena minyak di Riau sudah habis untuk menyumbangkan devisa untuk negara.

"Harus didesak supaya dibayarkan pusat. Kita harus berteriak dan kita harus bersama, untuk suarakan ini ke pusat," ulasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman yang juga merupakan kordinator Komisi IV DPRD Riau menilai, masyarakat Riau harus kompak supaya apa yang menjadi hak Riau dibayarkan pemerintah pusat.

Baca: รข€ŽAnggota Dewan Ini Minta Pemkab Rohul Cek Status Lahan dan Keberadaan Rokan Blok di Rambah Samo

"Kita semuanya harus kompak seperti Sumbar, mereka kompak, mulai dari pemerintah provinsi maupun DPR, sehingga mereka banyak dapat dari pusat," ujarnya.

Sebelumnya ,K epala Dinas ESDM Provinsi Riau Indra Agus Lukman diawal RDP mengatakan, Dana DBH Riau sebesar Rp 1,9 triliun tunda bayar dan Rp700 miliar pajak air permukaan belum dibayarkan pemerintah pusat.

Angka itu merupakan utang tunda bayar dbh migas yang belum dibayarkan dalam beberapa tahun belakangan. (*)

Penulis: Alex Editor: Ariestia Sumber: Tribun Pekanbaru Ikuti kami di Remaja Tewas Dipatuk Ular, Ternyata Pernah Tanya Panji Petualang Hal Janggal soal King Cobranya Sumber: Berita Riau

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »