Jikalahari Nilai Ada yang Dilanggar dari Pengesahan Perda RTRW ... | Liputan 24 Riau
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Jikalahari Nilai Ada yang Dilanggar dari Pengesahan Perda RTRW ...

Posted by On 5:04 PM

Jikalahari Nilai Ada yang Dilanggar dari Pengesahan Perda RTRW ...

Jikalahari Nilai Ada yang Dilanggar dari Pengesahan Perda RTRW Riau, Begini Penjelasannya

Jikalahari Riau menyebutkan Perda RTRW Riau justru menjadi polemik. Ada pihak yang memang mendesak disahkannya perda tersebut

Jikalahari Nilai Ada yang Dilanggar dari Pengesahan Perda RTRW Riau, Begini PenjelasannyaNet/OkClipArtIlustrasi

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nolpitos Hendri

TRIBUNPEKANBARU. COM, PEKANBARU - Jaringan Kerja Pengelamat Hutan Riau (Jikalahari) akan menggelar Seminar Mangembalikan Hutan Tanah untuk Rakyat bersempena Rapat Besar Anggota Jikalahari ke-8 di Hotel Pangeran tanggal 2 Juli mendatang.

Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah kepada Tribunpekanbaru.com pada Jumat (29/6/2018) menyebut, seminar ini berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wllayah Provinsi (RTRWP) Riau 2018-2038, yang telah diundangkan tanggal 8 Mei lalu.

Baca: Pengangkutan Sampah Zona I Diambil Alih DLHK Pekanbaru, Diperkirakan Hingga Oktober 2018

"Perda ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Para pengusaha, khususnya yang tergabung dalam Kadin Riau bergembira, sebaliknya para aktivis dan sebagian akademisi menyesalkan diundangkannya Perda RTRWP tersebut," ungkap Woro.

Jikalahari menilai, kata Woro, Perda Nomor 10 Tahun 2018 melanggar peraturan perundang-undangan yang Iebih tinggi. Proses penerbitannya dipaksakan oleh segelintir elit dan pengusaha, lebih mementingkan aspek ekonomi untuk segelintir elit dan pengusaha dibanding perlindungan ruang ekologis dan ruang kelola masyarakat adat dan tempatan. Perda 10 tahun 2018 tersebut cacat secara formal maupun mater.

Baca: Diskominfo Inhu Serah Terimakan Aplikasi E Nara Kepada BPKAD Inhu

"Dalam komposisinya, RTRW Provinsi Riau 2018-2038 yang terbagi dalam dua pola ruang, menunjukkan bahwa Perda tersebut lebih mementingkan aspek ekonomi dimana dari 9 juta hektar luas Provinsi Riau. Fungsi lindung hanya 945.532 hektar sedangkan fungsi budidaya mencapai 8.067334 hektar.

Luasan peruntukan seperti tersebut semakin memperkuat izin korporasi HTI dan Perkebunan yang sudah ada, dan memberikan ruang untuk terbitnya izin-izin baru," jelas Woro.

Baca: Dua Proyek Strategis di Riau Ini Terancam Batal Dilaksanakan Tahun 2018, Ini Penyebabnya

Padahal, kata Wori, selama ini keberadaan izin korporasi HTI dan perkebunan menjadi penyebab utama deforestasi dan konflik Iahan dengan masyarakat adat dan tempatan.

"Jikalahari melakukan pemantauan tutupan hutan alam tersisa di Riau p ada 2017, melalui pantauan citra satelit Landsat 8, terjadi penurunan tutupan hutan alam seluas 224.602 hektar. Luas tutupan hutan alam Riau kini hanya 1.420.260 hektar berkurang dibandingkan 2015 seluas 1.644.862 hektar dan 2013 12.005.512,96 hektar," beber Woro.

Deforestasi ini, ulas Woro, diperkirakan 56 persen berada dalam areal IUPHHKHT seluas 122.648.107 hektar dan sisanya di Iuar areal lUPHHKHT seluas 101353.893 hektar.

Baca: Pemberitahuan! Besok PLN Area Rengat akan Lakukan Pemadaman

Halaman selanjutnya 12
Penulis: Nolpitos Hendri Editor: Budi Rahmat Sumber: Tribun Pekanbaru Ikuti kami di Mengapa Jenazah Korban KM Sinar Bangun Tak Mengapung? Ketua KNKT Umpamakan di Dalam Kulkas Sumber: Berita Riau

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »